WebDasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu … Web13 feb 2024 · Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian apa itu hibah, yang berarti pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu …

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Web6 mag 2015 · HIBAH BARANG MILIK NEGARA 1. Ketentuan dan Pengaturan terkait Hibah Barang Milik Negara 2. Tujuan dan Pertimbangan Hibah Barang Milik Negara 3. … WebBADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL . Nomor : SOP 044.002/ PL 02 01/UM. No. Revisi/ Terbitan : 0 / 1 SOP PENGELOLAAN . HIBAH LANGSUNG BARANG MILIK NEGARA. … blake johnson paxton il

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN HIBAH …

Web1 dic 2016 · Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan terkait pemindahtanganan bmn“BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.Sementara itu yang dimaksud dengan pemindahtanganan bmn adalah “Pengalihan kepemilikan BMN”.Bentuk … WebPemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik … WebFungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan BMN dilaksanakan oleh DJKN. BMN secara khusus lebih lanjut diatur dalam PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Merujuk Pasal 2 PP 27/2014, BMN dibagi menjadi beberapa jenis menurut perolehannya, yaitu yang dibeli/diperoleh dari APBN … hugh juniper